July 2022 - smart-glasses

Dorong Ekonomi Rakyat, BRI Sebut KUR Perkuat UMKM di Masa Pandemi!

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dipandang sebagai stimulus yang tepat bagi pemulihan ekonomi nasional. Hal ini tercermin dalam publikasi riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

BRIN mengatakan KUR BRI telah membawa manfaat di masa pandemi, terutama untuk menarik minat pelaku UMKM untuk bertahan dan bangkit kembali saat pandemi mereda.

Direktur Usaha Mikro BRI Supari juga mengatakan, pihaknya mendukung penuh pemerintah dalam memperluas jangkauan KUR.

Dampak KUR sangat nyata dan positif untuk memberdayakan pelaku UMKM di masa pandemi. Ketika ekonomi membaik, KUR ini juga akan menarik mereka untuk naik kelas. Program stimulus nasional pemerintah terkait penanganan masalah pandemi ini sangat tepat,” kata Supari.

Melalui KUR, lanjutnya, UMKM yang terdampak pandemi mulai tumbuh. Jika dulu mereka mengalami dengan cara yang berbeda, tahun ini adalah momentum untuk tumbuh lagi.

UMKM yang bisa tumbuh di masa pandemi ini diharapkan bisa naik peringkat,” kata Supari.

Mempromosikan dan produktif sektor KUR

Supari melanjutkan, ke depan BRI dan penjualan KUR akan dioptimalkan untuk sektor produktif yang akan mencapai 59% pada tahun 2021. Untuk tahun 2022, BRI akan meningkatkan kepemilikannya menjadi 60%.

Sektor produktif yang dimaksud adalah sektor komersial yang memiliki rantai nilai yang panjang. Kemudian sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan hampir 32% selama pandemi.

Ketiga, sektor manufaktur yang mulai pulih dari pandemi dan memperkuat sektor manufaktur. Selain itu, BRI AKAN terus memperkuat akses layanan, kompetensi, kecepatan dan akurasi proses, serta mencermati produk dan biaya layanan dalam menjual KUR secara terbuka.

Hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab BRI yang selalu menerima alokasi penyaluran KUR terbesar dari pemerintah. Supari mengatakan BRI selalu mendapat kuota di kisaran 70% dari total alokasi KUR di tingkat nasional. Pada 2020, penyaluran BRI mencapai Rp 140,2 miliar dengan realisasi Rp 138,5 miliar.

Pada tahun 2021, kuota KUR BRI akan meningkat menjadi Rp 195,59 miliar dengan realisasi pembayaran sebesar Rp 194,9 miliar. Pada 2022, kuota akan mencapai Rp 260 miliar, dengan realisasi penyaluran periode Januari-Mei sebesar Rp 104,5 miliar.

Sedangkan untuk pinjaman KUR pada tahun 2019, penerima KUR dari 100 KK sebanyak 6 orang, tahun 2020 meningkat menjadi 8 penerima KUR dari 100 KK, dan tahun 2021 menjadi 11 penerima KUR dari 100 KK.

Indonesia Jadi Anggota FATF, Menkeu Sri Mulyani: Transparansi Pajak Penting!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan transparansi perpajakan internasional sangat penting. Selain itu, Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan serangkaian penilaian untuk menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).

FATF adalah organisasi global yang didedikasikan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada saat yang sama, 11 negara di Asia menandatangani deklarasi untuk memerangi kejahatan penghindaran pajak.

Komitmen kami untuk mengatasi aliran keuangan gelap lainnya telah terwujud dengan baik. Dan hari ini kami sedang dalam proses menjadi anggota penuh Financial Action Task Force atau FATF,” katanya dalam konferensi pers di Bali International Convention Center (BICC). ), Kamis (14/7).

Baik dalam upaya menjadi anggota penuh FATF maupun dalam penandatanganan deklarasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa upaya tersebut perlu diperluas. Ini mempersempit ruang lingkup penghindaran pajak.

Dalam hal ini, kita semua setuju bahwa kita masih perlu melakukan lebih banyak, termasuk beberapa yurisdiksi atau non-yurisdiksi lainnya, untuk merangkul transparansi pajak dan berbagi atau pertukaran informasi.

Dengan menjadi anggota penuh FATF, Indonesia berperan penting dalam memerangi penggelapan pajak. Dan mempromosikan upaya transparansi pajak global.

Semakin lengkap yurisdiksi yang diizinkan oleh inisiatif ini, semakin kecil kesenjangan (penghindaran pajak). Kami juga memahami bahwa transparansi pajak global akan memungkinkan berbagi informasi untuk memerangi penghindaran pajak dan aliran keuangan gelap secara lebih efektif,” katanya. .

penggunaan informasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya telah memberlakukan pengampunan pajak dalam upaya mendorong transparansi pajak. Baru-baru ini, pemerintah juga memiliki Program Keterbukaan Informasi Sukarela (PPS) yang selesai pada akhir Juni.

Kedua Menteri Sri Mulyani bertujuan untuk menggunakan data untuk mempercepat transparansi pajak kepada publik.

Pemerintah Indonesia TIDAK AKAN berhenti pada langkah-langkah ini. Kami akan terus menggunakan pertukaran informasi data secara otomatis untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan kegiatan penghindaran pajak melalui penempatan investasi keuangan di luar negeri dan juga undromeck “Finanz.

Peranan Alsintan Bagi Petani Karangasem, Tingkatkan Produktivitas Pertanian

Sebanyak sepuluh mesin pertanian (alsintan) berupa traktor pra panen dibagikan Kementerian Pertanian kepada petani di Kecamatan Duda, Kabupaten Karangasem, Bali. Keberadaan Alsintan muncul untuk membantu petani meningkatkan produktivitas pertaniannya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan mesin pertanian merupakan mekanisasi pertanian yang terus diprioritaskan Kementerian Pertanian.

Petani perlu beradaptasi dengan ra 4.0. Alsintan merupakan bentuk pertanian yang maju, mandiri dan modern,” ujar Menteri Pertanian SYL.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Ali Jamil menambahkan, mesin dan peralatan pertanian memang mendorong produktivitas pertanian. Asintan meminimalkan kerugian yang diderita petani saat memanen dengan cara tradisional.

Efektivitas mesin dapat menurun, yang diderita petani. Artinya petani mendapatkan nilai lebih dari hasil pertaniannya,” kata Ali.

Alsintan mempercepat pengolahan lahan

Alsintan juga membantu petani mempercepat pengolahan lahan pertanian. Dengan pola tradisional dibutuhkan waktu tiga hari untuk bekerja di ladang, dengan mesin pertanian hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Dari sisi biaya, alsintan juga bisa mendorong petani untuk menghemat pengeluaran.

Artinya, mesin pertanian akan meminimalkan biaya yang akan dikeluarkan petani. Petani bisa menghemat biaya dalam mengelola lahan pertaniannya,” kata Ali.

Ada tambahan penghasilan juga

Direktur Alsintan Ditjen PSP Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah menambahkan, Alsintan yang dikelola dengan baik menyatukan petani, anggota kelompok tani (Poktan) dan kelompok tani bersama, meverschaffen bersama (Gavershrff. , UPJA juga akan mendorong pengelolaan mesin, sehingga penggunaannya lebih efektif dan optimal.

Dengan begitu, petani mendapatkan nilai dari pendapatan usaha sewa mesin ini,” ujarnya. Dia mencatat bahwa petani dapat memaksimalkan penggunaan mesin yang disediakan.

DPR Setuju PMN untuk Garuda Indonesia Sebesar Rp7,5 Triliun

Komisi VI DPR menyetujui usulan Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 miliar untuk Garuda Indonesia. Ini adalah bidang yang telah mendapat persetujuan PMN untuk 9 BUMN lainnya secara bersama-sama.

“Ini akan digunakan untuk memperkuat permodalan dalam menjalankan operasionalnya,” kata Wakil Ketua Komisi VI PDR RI Mohammad Hekal saat membacakan laporan keuangan (4.7.

Selain itu, beliau juga menyetujui penjualan saham jenis saham dengan metode Right Issue Garuda Indonesia. Ini datang dalam konteks persetujuan tindak lanjut PMN TA 2022 Rs 7,5 crore.

Kemudian majelis juga menyetujui konversi obligasi wajib konversi senilai Rp 1 miliar oleh pemerintah. Kemudian penyertaan modal dari pemegang saham lain dan/atau masyarakat.

Dan konversi utang menjadi saham dari nilai klaim pelunasan kreditur,” ujarnya.

Dikatakannya, seiring dengan persetujuan PMN terhadap 10 BUMN tersebut, Komisi VI DPR RI telah meminta Departemen BUMN untuk mempertimbangkan komentar/pandangan fraksi-fraksi di Komisi VI DPR RI.

Tentang izin PMN 2024 dan inisiatif aksi korporasi 2022 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini,” tambah Hekal.

DPR RI Setujui PMN
Sebelumnya disetujui VI. Komisi DPR RI usulan Menteri BUMN Erick Thohir tentang pembagian Penyertaan Modal Negara (PMN) dan 10 BUMN. Jumlahnya mencapai Rp73,26 miliar.

Keputusan tersebut dibacakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal dalam rapat kerja dengan Menteri Negara BUMN di gedung DPR RI, Senin (07/04).

PMN dibagi menjadi dua kategori. Yaitu PMN Tunai dan PMN Non Tunai yang dibayarkan melalui aksi korporasi yang dilakukan oleh BUMN.

kematian VI. Komisi DPR telah menyetujui usulan penyertaan modal kas negara pada 2023,” katanya saat membacakan kesimpulan rapat.