October 2022 - smart-glasses

Soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Menko Luhut Ngaku Sudah Nyaman dengan China

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal inisiasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan proses kemitraan dengan negara lain atas proyek tersebut. Jepang dan China diklaim jadi dua kandidat terkuat.

Menanggapi hal tersebut, Menko Luhut belum mau membocorkan pemerintah akan bermitra dengan siapa untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Namun, dia mengaku sudah nyaman berduet dengan China, seperti dilakukan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Ya nanti kita lihat saja. Kalau kita sudah nyaman dengan ini (China), ngapain kita ganti-ganti. Kan ganti istri juga kita enggak mau,” ujar Luhut, Jumat (28/10).

Menurut dia, selama keterlibatannya dalam kerja sama antara RI-China yang sudah berlangsung selama 8 tahun,China telah banyak membantu Indonesia dalam proses hilirisasi industri.

“Jadi kalau Anda berkunjung ke berbagai pusat-pusat industri terintegrasi yang ada di Indonesia Timur maupun di Bintan, saya kira tidak pernah membayangkan, bahwa Indonesia sekarang ekonominya bisa terus tertopang karena hilirisasi tadi,” tuturnya.

Selanjutnya, Pemerintah RI juga tengah melakukan negosiasi dengan China untuk kolaborasi untuk program hilirisasi bauksit dan tembaga.

“Kerja sama China dengan Indonesia itu betul-betul saling menguntungkan. Jadi mereka butuh kita, kita butuh dia,” kata Menko Luhut.

Pengembangan Bandara Pangandaran Dikebut untuk Dongkrak Wisata dan Perikanan!

Bandar Udara (Bandara) regional memiliki peran penting dalam mempercepat perpindahan logistik dan mobilisasi massa antar daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Jawab Barat (Jabar) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar sedang melakukan percepatan pengembangan dan pengelolaan Bandara Nusawiru, Pangandaran, Jawa Barat sebagai upaya peningkatan ekonomi dan penguatan otonomi daerah.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar, A. Koswara menuturkan, Kabupaten Pangandaran saat ini telah menjadi daerah ekonomi unggulan, khususnya pada sektor pariwisata. Sehingga dengan hal tersebut akan menjadi peluang bisnis dalam pengelolaan Bandara Nusawiru.

“Kabupaten Pangandaran merupakan daerah wisata yang jadi trandmark di Jawa Barat, kunjungannya juga banyak,” katanya pada diskusi publik mengenai peran bandar udara regional dalam pembangunan di masa otonomi daerah di The Akmani Hotel, Selasa (18/10).

Koswara menjelaskan, bandara dengan luas tanah sekitar 63,39 hektare ini diprioritaskan menjadi bandara yang bisa melayani cakupan seluruh wilayah Jawa Barat. Apalagi dengan wilayah Pangandaran yang memang menjadi daerah potensial dalam perikanan, pertanian serta pariwisata sehingga harus dimanfaatkan dengan baik.

Dia menjelaskan, dari data yang didapatkannya, kunjungan ke Panganadaran mencapai 24.000 orang dan diproyeksikan pada tahun 2025 akan mengalami kenaikan cukup besar. Dari puluhan ribu orang yang tercatat tersebut, diperkirakan ada sekitar 3 persen yang memanfaatkan bandara sebagai fasilitas transportasi.

“Memang masih sedikit tapi sedang diupayakan,” ujarnya.

Punya 27 Objek Wisata

Dia menyakini dengan adanya 27 objek wisata utama yang terdiri dari berbagai medan mulai dari pantai, sungai hingga pengunungan sangat dimungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai pengembangan Bandara Nusawiru.

Kemudian, kondisi Nusawiru yang dinilai cocok dijadikan untuk pelatihan pesawat dan sebagai tempat uji coba drone akan menambah potensi pengembangan ekonomi bandara tersebut. Selain itu, dengan kemudahan aksesbiltas yang terus ditingkatkan akan semakin mendukung konektivitas daerah ke bandara.

Meskipun begitu, dia menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai lembaga untuk bisa terus mengembangkan Bandara Nusawiru. Dia menyebut, bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri karena ada keterbatasan wewenang.

“Kami juga sedang merencanakan Bandara Nusawiru menjadi bandara untuk kebutuhan umroh sehingga perlu kerjasama semuanya,” pungkasnya.

ADB Sebut Ekonomi RI di 2022 Lebih Positif Dibanding Negara Lain

Direktur Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) untuk Indonesia Jiro Tominaga melihat secara keseluruhan Indonesia memiliki momentum yang kuat sepanjang sisa tahun 2022.

“Prospek Indonesia cenderung lebih positif daripada global atau regional Asia,” ujar Jiro dalam Capital Market Summit an Expo (CMSE) 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, dikutip Antara, Jumat (14/10).

Indonesia telah berada di jalur pemulihan yang solid dari pandemi COVID-19. Ketidakpastian besar bagi Indonesia yang menyebabkan proyeksi ADB lebih rendah pada April 2022, merupakan akibat dari potensi lonjakan varian Omicron, dampak invasi Rusia ke Ukraina, dan volatilitas ekonomi global secara keseluruhan.

Namun sejak saat itu, Jiro menilai COVID-19 di Indonesia sedikit banyak tertahan di bawah permintaan domestik yang tetap kuat. Dari sisi ekspor, kuatnya permintaan dan tingginya harga ekspor komoditas Indonesia mendorong nilai dan volume ekspor.

Sementara itu, pendapatan negara yang mengalami windfall memungkinkan belanja subsidi yang lebih besar dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih kecil. Menurut dia, memang terdapat risiko penurunan pertumbuhan global dan inflasi, tetapi kondisi tersebut tidak akan benar-benar terasa oleh Indonesia sampai awal tahun depan.

“Jadi untuk tahun ini, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi, surplus transaksi berjalan, dan inflasi yang lebih tinggi untuk Indonesia dibanding April 2022,” ucap dia.

Adapun ADB menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 dari 5 persen pada April 2022 menjadi 5,4 persen pada September 2022, sebaliknya di tahun 2023 diturunkan dari 5,2 persen menjadi 5 persen. Perkiraan inflasi dalam negeri juga dinaikkan dari 3,6 persen menjadi 4,6 persen di 2022, sedangkan pada 2023 dinaikkan dari 3 persen menjadi 5,1 persen.

Sementara untuk transaksi berjalan, surplus dinaikkan dari nol persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 0,5 persen PDB pada 2022 dan kemudian meningkat dari defisit 0,5 persen PDB menjadi surplus di kisaran nol persen PDB.

“Untuk tahun depan, kami melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih moderat, defisit transaksi berjalan yang lebih rendah, dan inflasi yang lebih tinggi,” tutur Jiro.

ESDM Siapkan Aturan Turunan Perkuat Regulasi Transisi ke Energi Baru Terbarukan

Indonesia saat ini menargetkan untuk menjadi salah satu negara dengan Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060. Dalam mencapai hal tersebut, pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional di tahun 2030.

Bahkan yang terbaru, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Andriah Feby Misna menyampaikan, pihaknya saat ini sedang menyiapkan aturan turunan untuk memperkuat regulasi yang ada, demi mempercepat implementasi dari transisi energi ke EBT.

“Kami sedang menyiapkan aturan turunan, ini menjadi kewajiban dari Kementerian ESDM dan kementerian lembaga lainnya,” ujarnya dalam virtual media briefing Indonesia Sustainable Energy Week, Kamis (6/10).

Hal ini dilakukan karena energi terbarukan menjadi salah satu alternatif untuk bisa dimanfaatkan demi menuju transisi energi. Feby juga menambahkan, Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar dari energi terbarukan sehingga harus dimanfaatkan secara optimal.

“Perpres dan aturan turunan ini, nantinya akan mengatur pemanfaatan EBT. Sehingga bisa memaksimalkan pengurangan emisis gas rumah kaca,” sambungnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, dengan adanya regulasi tersebut maka bisa mendorong investasi di sektor EBT serta percepat pencapaian target EBT sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Tak ketinggalan dia menyebut, aturan ini juga akan mengurangi defisit neraca berjalan di sektor energi serta mengurangi ketergantungan impor energi.

“Harapan kami regulasi-regulasi lainnya bisa diselesaikan. Sehingga Perpres juga bisa berjalan maksimal. Ini juga agar transisi energi bisa dipercepat,” tutupnya.

Kurs Rupiah Anjlok 6,40 Persen, BI: Masih Lebih Baik Dibanding Ringgit Malaysia

Bank Indonesia (BI) mengklaim stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat ketegangan geopolitik maupun kenaikan tingkat suku oleh Bank Sentral sejumlah negara maju. Terutama Bank Sentral AS The Fed The Fed yang baru saja menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Wahyu Agung Nugroho mencatat, nilai tukar Rupiah per 30 September 2022 terdepresiasi sebesar 2,24 persen secara point to point (ptp) dibandingkan dengan akhir Agustus 2022. Sedangkan secara year to date (ytd) mata uang garuda terdepresiasi sebesar 6,40 persen dibandingkan dengan level akhir 2021.

“Angka ini relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya,” kata Wahyu dalam acara Pelatihan Wartawan Ekonomi di kawasan Ubud Bali, Sabtu (1/10).

Dalam bahan paparannya, pelemahan mata uang Rupee India mencapai 8,65 persen. Sementara itu, mata uang Ringgit Malaysia terdepresiasi hingga 10,16 persen, dan Thailand 11,36 persen.

Perkembangan nilai tukar yang tetap terjaga tersebut ditopang oleh pasokan valas domestik dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik, serta langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia.

Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi.