December 2022 - smart-glasses

Tertinggi Sepanjang Sejarah, Ditjen Imigrasi Setor PNBP Rp4,5 Triliun!

Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4,5 triliun menjelang akhir tahun 2022. Capaian PNBP ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penerimaan Ditjen Imigrasi.

“Realisasi berdasarkan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Akuntansi Negara (OMSPAN), per tanggal 28 Desember 2022 pukul 15.05 WIB total (PNBP Imigrasi Rp4.526.781.510.751,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana dalam keterangan resminya,, Jakarta, Sabtu (28/12).

Widodo menjelaskan, mayoritas PNBP yang diterima berasal dari layanan visa dengan nilai lebih dari Rp2 triliun. Kemudian pendapatan dari layanan paspor sebesar Rp1,35 triliun. Pendapatan dar izin tinggal keimigrasian (ITK, ITAS, dan ITAP) terkumpul Rp1,04 triliun . Sedangkan PNBP keimigrasian lainnya sebesar Rp121,19 miliar.

Lalu lintas pelaku perjalanan internasional juga terpantau jauh lebih ramai jika dibandingkan tahun 2020-2021. Per tanggal 23 Desember 2022, jumlah orang yang melintas masuk-keluar Wilayah Indonesia yakni 18,54 juta orang. Terdiri dari pelintas WNI sebanyak 9,95 orang dan pelintas WNA sebanyak 8,59 orang.

Total izin tinggal keimigrasian yang diterbitkan mencapai 446.156 dan didominasi oleh Izin Tinggal Kunjungan (ITK) sebanyak 316.919. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang diterbitkan yakni sejumlah 128.093, sedangkan Izin Tinggal Tetap (ITAP) sejumlah 1.144.

Pada sektor layanan WNI, Imigrasi telah menerbitkan total 3.856.398 paspor. Terdiri dari 3.510.747 paspor biasa 48 halaman, 3.786 paspor biasa 24 halaman, 314.805 paspor elektronik 48 halaman dan 27.060 paspor elektronik polikarbonat.

“Dengan kondisi kebijakan Bebas Visa Kunjungan saat ini dibatasi untuk sembilan negara ASEAN, Imigrasi dapat mencetak angka PNBP tertinggi dalam sejarah keimigrasian,” kata Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly dalam keterangan yang sama

Sepanjang tahun 2022, DJI telah menerbitkan kebijakan-kebijakan keimigrasian yang terbilang monumental. Salah satunya adalah kebijakan masa berlaku paspor menjadi paling lama 10 tahun. Kebijakan yang mulai diimplementasikan pada 12 Oktober 2022 itu didasarkan pada Pasal 2A Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham) Nomor 18 tahun 2022 yang diundangkan di Jakarta pada Kamis, 29 September 2022.

Paspor biasa (elektronik dan nonelektronik) dengan masa berlaku paling lama 10 tahun hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah. Selain kategori tersebut, paspor diberikan untuk jangka waktu 5 tahun.

Cara Ajukan Passport Elektronik

DJI meresmikan Electronic Visa on Arrival (e-VOA) yang dapat diajukan melalui website molina.imigrasi.go.id. Penerapan e-VOA diharapkan dapat berkontribusi nyata untuk mendorong masuknya wisatawan mancanegara maupun pebisnis dari seluruh dunia ke Indonesia.

Selain itu, di penghujung tahun 2022, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly meresmikan kebijakan Visa Rumah Kedua (Second Home Visa. Peresmian kebijakan yang menyasar investor dan miliarder global ini dilakukan dalam acara Serah Terima Kapal Patroli Imigrasi Pura Wira Ksatria dan Launching Second Home Visa di Lagoi Bintan Kepulauan Riau pada Rabu (21/1).

“Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua memiliki konsep one single submission, yaitu dilakukan sekali permohonan Visa, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali sehingga pada saat orang asing tersebut masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan telah diberikan tanda masuk, maka sejak saat itu Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Rumah Keduanya akan terbit serta dikirim secara elektronik ke email orang asing,” ujar Yasonna.

Orang asing yang mengajukan Second Home Visa wajib memenuhi persyaratan proof of fund sebesar Rp2 miliar atau sertifikat kepemilikan properti di Indonesia. Permohonan dilakukan melalui website Molina Imigrasi, satu platform dengan e-VOA. Adapun untuk mekanisme pembayaran, keduanya menggunakan payment gateway, di mana pemohon bisa menggunakan kartu debit atau kredit berlogo Visa, Mastercard atau JCB.

Per 14 Desember, Penerimaan Pajak Capai 110,06 Persen dari Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan pajak hingga 14 Desember 2022 mengalami peningkatan yakni mencapai Rp 1.634,36 triliun atau sebesar 110,06 persen dari target Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022.

“Ini kenaikan sangat tinggi, dan tentu ini karena pertumbuhan ekonomi yang baik, pemulihan ekonomi yang baik, komoditas yang juga meningkat dan juga karena adanya reformasi dari legislasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP),” ujar Sri Mulyani dalam acara APBN KiTa, Jakarta, Selasa (20/12).

Adapun rinciannya yakni untuk PPh non migas sebesar Rp 900 triliun atau 120,2 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan PPh migas Rp 75,4 triliun atau 116,6 persen dari target.

Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) mencapai Rp 629,8 triliun atau 98,6 persen dari target, sementara untuk penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 29,2 triliun atau 90,4 persen dari target

Bendahara Keuangan ini menyebut, kenaikan yang sangat tinggi akan menjadi modal negara untuk menjaga agar APBN menjadi makin sehat. Sehingga APBN bisa melindungi masyarakat, ekonomi dan terus mendukung pembangunan indonesia.

“Ini artinya sudah 100 persen lebih dari target yang ditetapkan dalam Perpres 98 tahun 2022, dengan penerimaan mencapai Rp 1.634,36 triliun,” tambahnya.

Versi Kuat Ma’ruf, di Magelang Lihat Putri Candrawathi di Kamar sudah Acak-acakan!

Terdakwa Kuat Ma’ruf mengungkap pengetahuannya terkait kejadian di rumah Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (7/7). Yang diakui Putri Candrawathi saat itu terjadi momen dugaan pelecehan seksual oleh Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Kuat awalnya mengatakan melihat Brigadir J turun tangga dari lantai atas rumah secara mencurigakan yang sontak mengundang pertanyaan dari Kuat lalu menegurnya dengan menggedor kaca.

“Turun. naik turunnya enggak jelas, posisi arah turun tapi sambil ngintip-ngintip gitu di tangga,” kata Kuat saat sidang di PN Jakarta Selatan, Selasa (13/12).

“Turun itu di tengah tangga atau masih di atas ngintip lagi?” tanya JPU.

“Tangga kurang beberapa langkah,” ujar Kuat.

“Ngintip-ngintip dulu baru turun?” tanya JPU kembali.

“Begini begini (nengok kanan kiri melihat), ke bawah,” kata Kuat.

“Ngintip ke bawah? setelah itu Yosua?” tanya JPU.

“Saya gedor. Kaca waktu itu,” jawab Kuat.

Kemudian Kuat mengatakan bahwa maksud menggedor kaca teras atas saat itu dengan niat mengagetkan Brigadir J namun malah lari, tanpa mengetahui apa yang terjadi saat itu.

“Kaca teras saya gedor niat saya ngagetin malah lari,” ucap Kuat.

Barulah ketika melihat Brigadir J lari akibat gedoran kaca, Kuat mendengar Susi asisten rumah tangga (ART) memanggil dirinya untuk keatas dan melihat jika kondisi Putri Candrawathi sudah berantakan tergeletak di lantai.

Cegah PHK, Pengusaha Usul Diskon Bayar BPJS Ketenagakerjaan dan Kurangi Jam Kerja!

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta kepada pemerintah untuk membuat aturan yang elbih fleksibel dalam menghadapi gejolak ekonomi 2023.

Hariyadi memandang, upaya ini perlu dilakukan demi meminimalisir terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperti yang sudah terjadi di industri tekstil. Setidaknya sektor industri ini sudah melakukan PHK lebih dari 79 ribu pekerja di Jawa Barat.

Salah satu yang diusulkan adalah dengan mengizinkan pengurangan jam kerja dan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini dilonggarkan dulu sampai situasi menjadi lebih baik untuk sektor yang tadi disebutkan,” ucapnya, dikutip dari Antara, Senin (5/12/2022).

Perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa juga perlu dipercepat penyelesaiannya untuk meraih peluang di tengah risiko resesi negara-negara di Eropa.

“Kita punya potensi masuk ke Eropa di tengah resesi mereka. Karena konsumen Eropa sudah tidak ingin mengkonsumsi produk negara yang dianggap melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) seperti Myanmar dan Bangladesh, tapi Indonesia masih dianggap baik,” ucapnya.

Prediksi Pertumbuhan Ekonomi

Di sisi lain Apindo juga optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 masih di atas 5 persen atau kisaran 5,15 persen – 5,56 persen.

“Kami yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 5 persen, bisa lebih tinggi lagi kalau pemerintah bekerja keras. Tapi ada juga faktor global yang perlu diantisipasi,” kata Hariyadi.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang terendah dan tertinggi berjarak cukup jauh karena ketidakpastian ekonomi global masih tinggi, tetapi ia meyakini ekonomi nasional akan tumbuh di atas 5 persen.

Ia memperkirakan permintaan terhadap barang-barang di luar pangan akan mengalami penurunan yang cukup besar, seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur sehingga omzet pelaku usaha di sektor ini juga berpotensi menurun.

Indeks Manufaktur Indonesia Melambat, Hati-Hati Potensi PHK

Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur atau indeks manufaktur Indonesia melambat dari 51,8 di Oktober 2022 menjadi 50,3 di bulan November 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta semua pihak waspada dengan penurunan aktivitas manufaktur di Indonesia.

“Memang dari situasi ini, PMI ini turun sudah 50,3. Masih ekspansi tapi kita harus waspada,” kata Airlangga Hartarto dalam acara Kompas 100 CEO Forum 2022 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Meskipun terjadi penurunan, indeks maufaktur Indonesia ini masih baik jika dibandingkan dengan beberapa negara maju. Airlangga pun membandingkan PMI manufaktur Indonesia dengan beberapa negara maju lainnya. Jepang, Amerika Serikat (AS) dan China level PMI manufakturnya sudah di bawah 50.

“Kalau dibandingkan negara lain, Jepang, Amerika Serikat, China, ini di bawah 50 dan mereka terlihat outlook ke depannya turun,” kata dia.

Kondisi ini pun menjadi tantangan baru bagi Indonesia karena berhubungan dengan industri padat karya. Kemudian akan berkaitan juga dengan isu pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ini tantangannya karena labour intensive ini jadi masalah dan nanti dikaitkan dengan unemployment,” katanya.

Sehingga perlu dijaga dengan baik, mengingat kompetitif Indonesia juga dipengaruhi tren nilai tukar mata uang terhadap dolar AS. Misalnya nilai tukar mata uang Turki yang terdepresiasi lebih dari 60 persen.

Hal ini akan berakibat harga-harga produk dari Turki akan lebih murah tanpa perlu memiliki strategi tertentu. Tak hanya Turki, kondisi serupa juga terjadi dengan produk Bangladesh, Sri Lanka dan Vietnam.

“Karena kurs, mereka lebih kompetitif tanpa harus melakukan apa-apa. Makanya terjadi shifting dari pembelian produk,” kata dia.

“Makanya pemerintah harus siapkan antisipasi dan labour intensive ini harus bisa terus bertahan,” pungkasnya.