smart-glasses

Tekan Angka Kecelakaan, Jasa Raharja Tegaskan Pentingnya Keselamatan Berkendara!

Jasa Raharja bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali bersinergi dengan menggelar kegiatan safety riding di Pusdik Lantas Polri Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk sosialisasi dari implementasi UU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam memberikan edukasi untuk menurunkan angka kecelakaan. Skill dan attitude di jalan juga sangat penting sehingga kita bisa melindungi diri sendiri dan untuk orang lain,” kata Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, di Jakarta, Senin (21/11).

Dalam kegiatan tersebut Jasa Raharja bersama Pusdiklantas Polri memberikan pemahaman melalui teori dan penerapan keamanan berkendara kepada para peserta. “Kesadaran keselamatan berkendara, kewajiban Jasa Raharja dalam memberikan santunan kepada korban laka lantas, dan prosedur pencairan santunan Jasa Raharja, menjadi poin penting yang ditekankan pada kegiatan ini,” tambah Dewi.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Jasa Raharja, Hervanka Tri Dianto menyampaikan, bahwa tugas pokok dan fungsi Jasa Raharja menurut UU 33 & 34 Tahun 1964 adalah memberikan santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan Program Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan.

“Serta menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat guna memenuhi pemberian hak masyarakat atas santunan,” ujarnya.

Kegiatan safety riding ini diikuti oleh hampir 100 Account Officer dan berlangsung dengan baik, antusias, dan diterima dengan positif oleh para peserta. “Dengan adanya kegiatan ini diharapkan peserta semakin sadar akan pentingnya keselamatan berkendara,” imbuh Hervanka.

Cara Cek Nomor Rekening yang Pernah Terlibat Kasus Pencucian Uang!

Banyak modus penipuan terjadi di zaman digitalisasi yang sangat modern saat ini, salah satunya kasus tindak kejahatan finansial. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati untuk melakukan transaksi, karena kerugian dan konsekuensi menjadi tanggung jawab sendiri.

Oleh karena itu, jika anda ingin bertransaksi namun ragu apakah rekening yang ada tuju merupakan rekening yang bermasalah, anda bisa mengecek secara pribadi. Berikut cara cek nomor rekening aman atau tidak:

1. Buka laman website cek rekening.id.

2. Masuk ke laman utama, klik ‘periksa rekening – cek sekarang’

3. Pilih jenis akun yang ingin anda cek, tertera Bank dan E-wallet.

4. Apabila anda memilih Bank, maka isi nama bank dan nomor rekening. Jika ingin cek E-wallet anda dapat pilih E-wallet, isi nomor virtual account, nantinya nama E-wallet akan terisi otomatis jika anda mengisi nomor virtual account.

5. Centang ‘saya bukan robot’

6. Lalu klik ‘cek sekarang’

7. Selanjutnya, kalau nomor rekening dan e-wallet yang anda cek aman akan tertulis ‘nomor rekening ini belum pernah dilaporkan terkait tindak penipuan apapun’.

Gunakan Bahan Bakar Ramah Lingkungan, Antam Dukung Inisiasi Dekarbonisasi!

Net Zero Emission 2060 menjadi target Pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulanagan perubahan iklim. PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melakukan berbagai upaya untuk mendukung target tersebut. Salah satunya dengan memastikan operasional tambang yang dilakukan perusahaannya dilakukan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice).

Sekretaris Perusahaan Antam, Syarif Faisal Alkadrie menyebut, perusahaannya telah menggunakan bahan bakar ramah lingkungan untuk mendukung upaya net zero emission.

“Sejak 2019, Antam sudah melakukan inisiasi penggunaan bahan bakar B20 dan pada tahun ini Antam pun mulai menggunakan bahan bakar B30 untuk kendaraan operasional tambang. Selain itu, kami juga memanfaatkan tenaga surya dengan menggunakan panel surya untuk penerangan jalan tambang di beberapa unit bisnis, dan penyediaan fasilitas penerangan jalan umum dengan teknologi panel surya di sekitar wilayah tambang emas Antam di Pongkor, Jawa Barat,” kata Faisal.

Ia menjelaskan, beberapa upaya termasuk pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan, dilakukan Antam untuk pengurangan emisi.
“Kami juga sudah menyusun roadmap dekarbonisasi, sejalan dengan komitmen perusahaan sebagai anggota MIND ID untuk menjalankan operasional yang berkelanjutan,” tambahnya.

Faisal juga menjelaskan bahwa Antam memiliki rencana untuk melakukan subtitusi industrial diesel oil (IDO) dengan B30 untuk coal firing system (CFS), ladle preheating, dan hot air generator (HAG) pada shot making di Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Nikel Kolaka.

“Kami juga sedang dalam tahap uji lapangan dalam penggunaan co-firing di PLTU UBP Nikel Kolaka dan anak usaha,” imbuhnya.

Antam juga melakukan pencarian sumber energi baru terbarukan, atau energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Faisal juga menyebut, perusahaannya menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi berkala untuk menurunkan konsumsi energi.

“Secara berkala kami melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan lingkungan yang dilakukan manajer energiy dan auditor energiy yang tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Antam juga terus berupaya menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk menurunkan konsumsi energi,” paparnya.

Faisal menyebut, perusahaannya menjalankan kegiatan operasi dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan. “Kami terus melakukan efisiensi energi, transisi energi dan penurunan emisi, pengelolaan limbah yang baik serta pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

Soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Menko Luhut Ngaku Sudah Nyaman dengan China

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal inisiasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan proses kemitraan dengan negara lain atas proyek tersebut. Jepang dan China diklaim jadi dua kandidat terkuat.

Menanggapi hal tersebut, Menko Luhut belum mau membocorkan pemerintah akan bermitra dengan siapa untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Namun, dia mengaku sudah nyaman berduet dengan China, seperti dilakukan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Ya nanti kita lihat saja. Kalau kita sudah nyaman dengan ini (China), ngapain kita ganti-ganti. Kan ganti istri juga kita enggak mau,” ujar Luhut, Jumat (28/10).

Menurut dia, selama keterlibatannya dalam kerja sama antara RI-China yang sudah berlangsung selama 8 tahun,China telah banyak membantu Indonesia dalam proses hilirisasi industri.

“Jadi kalau Anda berkunjung ke berbagai pusat-pusat industri terintegrasi yang ada di Indonesia Timur maupun di Bintan, saya kira tidak pernah membayangkan, bahwa Indonesia sekarang ekonominya bisa terus tertopang karena hilirisasi tadi,” tuturnya.

Selanjutnya, Pemerintah RI juga tengah melakukan negosiasi dengan China untuk kolaborasi untuk program hilirisasi bauksit dan tembaga.

“Kerja sama China dengan Indonesia itu betul-betul saling menguntungkan. Jadi mereka butuh kita, kita butuh dia,” kata Menko Luhut.

Pengembangan Bandara Pangandaran Dikebut untuk Dongkrak Wisata dan Perikanan!

Bandar Udara (Bandara) regional memiliki peran penting dalam mempercepat perpindahan logistik dan mobilisasi massa antar daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Jawab Barat (Jabar) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar sedang melakukan percepatan pengembangan dan pengelolaan Bandara Nusawiru, Pangandaran, Jawa Barat sebagai upaya peningkatan ekonomi dan penguatan otonomi daerah.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar, A. Koswara menuturkan, Kabupaten Pangandaran saat ini telah menjadi daerah ekonomi unggulan, khususnya pada sektor pariwisata. Sehingga dengan hal tersebut akan menjadi peluang bisnis dalam pengelolaan Bandara Nusawiru.

“Kabupaten Pangandaran merupakan daerah wisata yang jadi trandmark di Jawa Barat, kunjungannya juga banyak,” katanya pada diskusi publik mengenai peran bandar udara regional dalam pembangunan di masa otonomi daerah di The Akmani Hotel, Selasa (18/10).

Koswara menjelaskan, bandara dengan luas tanah sekitar 63,39 hektare ini diprioritaskan menjadi bandara yang bisa melayani cakupan seluruh wilayah Jawa Barat. Apalagi dengan wilayah Pangandaran yang memang menjadi daerah potensial dalam perikanan, pertanian serta pariwisata sehingga harus dimanfaatkan dengan baik.

Dia menjelaskan, dari data yang didapatkannya, kunjungan ke Panganadaran mencapai 24.000 orang dan diproyeksikan pada tahun 2025 akan mengalami kenaikan cukup besar. Dari puluhan ribu orang yang tercatat tersebut, diperkirakan ada sekitar 3 persen yang memanfaatkan bandara sebagai fasilitas transportasi.

“Memang masih sedikit tapi sedang diupayakan,” ujarnya.

Punya 27 Objek Wisata

Dia menyakini dengan adanya 27 objek wisata utama yang terdiri dari berbagai medan mulai dari pantai, sungai hingga pengunungan sangat dimungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai pengembangan Bandara Nusawiru.

Kemudian, kondisi Nusawiru yang dinilai cocok dijadikan untuk pelatihan pesawat dan sebagai tempat uji coba drone akan menambah potensi pengembangan ekonomi bandara tersebut. Selain itu, dengan kemudahan aksesbiltas yang terus ditingkatkan akan semakin mendukung konektivitas daerah ke bandara.

Meskipun begitu, dia menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai lembaga untuk bisa terus mengembangkan Bandara Nusawiru. Dia menyebut, bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri karena ada keterbatasan wewenang.

“Kami juga sedang merencanakan Bandara Nusawiru menjadi bandara untuk kebutuhan umroh sehingga perlu kerjasama semuanya,” pungkasnya.

ADB Sebut Ekonomi RI di 2022 Lebih Positif Dibanding Negara Lain

Direktur Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) untuk Indonesia Jiro Tominaga melihat secara keseluruhan Indonesia memiliki momentum yang kuat sepanjang sisa tahun 2022.

“Prospek Indonesia cenderung lebih positif daripada global atau regional Asia,” ujar Jiro dalam Capital Market Summit an Expo (CMSE) 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, dikutip Antara, Jumat (14/10).

Indonesia telah berada di jalur pemulihan yang solid dari pandemi COVID-19. Ketidakpastian besar bagi Indonesia yang menyebabkan proyeksi ADB lebih rendah pada April 2022, merupakan akibat dari potensi lonjakan varian Omicron, dampak invasi Rusia ke Ukraina, dan volatilitas ekonomi global secara keseluruhan.

Namun sejak saat itu, Jiro menilai COVID-19 di Indonesia sedikit banyak tertahan di bawah permintaan domestik yang tetap kuat. Dari sisi ekspor, kuatnya permintaan dan tingginya harga ekspor komoditas Indonesia mendorong nilai dan volume ekspor.

Sementara itu, pendapatan negara yang mengalami windfall memungkinkan belanja subsidi yang lebih besar dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih kecil. Menurut dia, memang terdapat risiko penurunan pertumbuhan global dan inflasi, tetapi kondisi tersebut tidak akan benar-benar terasa oleh Indonesia sampai awal tahun depan.

“Jadi untuk tahun ini, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi, surplus transaksi berjalan, dan inflasi yang lebih tinggi untuk Indonesia dibanding April 2022,” ucap dia.

Adapun ADB menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 dari 5 persen pada April 2022 menjadi 5,4 persen pada September 2022, sebaliknya di tahun 2023 diturunkan dari 5,2 persen menjadi 5 persen. Perkiraan inflasi dalam negeri juga dinaikkan dari 3,6 persen menjadi 4,6 persen di 2022, sedangkan pada 2023 dinaikkan dari 3 persen menjadi 5,1 persen.

Sementara untuk transaksi berjalan, surplus dinaikkan dari nol persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 0,5 persen PDB pada 2022 dan kemudian meningkat dari defisit 0,5 persen PDB menjadi surplus di kisaran nol persen PDB.

“Untuk tahun depan, kami melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih moderat, defisit transaksi berjalan yang lebih rendah, dan inflasi yang lebih tinggi,” tutur Jiro.

ESDM Siapkan Aturan Turunan Perkuat Regulasi Transisi ke Energi Baru Terbarukan

Indonesia saat ini menargetkan untuk menjadi salah satu negara dengan Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060. Dalam mencapai hal tersebut, pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional di tahun 2030.

Bahkan yang terbaru, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Andriah Feby Misna menyampaikan, pihaknya saat ini sedang menyiapkan aturan turunan untuk memperkuat regulasi yang ada, demi mempercepat implementasi dari transisi energi ke EBT.

“Kami sedang menyiapkan aturan turunan, ini menjadi kewajiban dari Kementerian ESDM dan kementerian lembaga lainnya,” ujarnya dalam virtual media briefing Indonesia Sustainable Energy Week, Kamis (6/10).

Hal ini dilakukan karena energi terbarukan menjadi salah satu alternatif untuk bisa dimanfaatkan demi menuju transisi energi. Feby juga menambahkan, Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar dari energi terbarukan sehingga harus dimanfaatkan secara optimal.

“Perpres dan aturan turunan ini, nantinya akan mengatur pemanfaatan EBT. Sehingga bisa memaksimalkan pengurangan emisis gas rumah kaca,” sambungnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, dengan adanya regulasi tersebut maka bisa mendorong investasi di sektor EBT serta percepat pencapaian target EBT sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Tak ketinggalan dia menyebut, aturan ini juga akan mengurangi defisit neraca berjalan di sektor energi serta mengurangi ketergantungan impor energi.

“Harapan kami regulasi-regulasi lainnya bisa diselesaikan. Sehingga Perpres juga bisa berjalan maksimal. Ini juga agar transisi energi bisa dipercepat,” tutupnya.

Kurs Rupiah Anjlok 6,40 Persen, BI: Masih Lebih Baik Dibanding Ringgit Malaysia

Bank Indonesia (BI) mengklaim stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat ketegangan geopolitik maupun kenaikan tingkat suku oleh Bank Sentral sejumlah negara maju. Terutama Bank Sentral AS The Fed The Fed yang baru saja menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Wahyu Agung Nugroho mencatat, nilai tukar Rupiah per 30 September 2022 terdepresiasi sebesar 2,24 persen secara point to point (ptp) dibandingkan dengan akhir Agustus 2022. Sedangkan secara year to date (ytd) mata uang garuda terdepresiasi sebesar 6,40 persen dibandingkan dengan level akhir 2021.

“Angka ini relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya,” kata Wahyu dalam acara Pelatihan Wartawan Ekonomi di kawasan Ubud Bali, Sabtu (1/10).

Dalam bahan paparannya, pelemahan mata uang Rupee India mencapai 8,65 persen. Sementara itu, mata uang Ringgit Malaysia terdepresiasi hingga 10,16 persen, dan Thailand 11,36 persen.

Perkembangan nilai tukar yang tetap terjaga tersebut ditopang oleh pasokan valas domestik dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik, serta langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia.

Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi.

Dorong Ekonomi Rakyat, BRI Sebut KUR Perkuat UMKM di Masa Pandemi!

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dipandang sebagai stimulus yang tepat bagi pemulihan ekonomi nasional. Hal ini tercermin dalam publikasi riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

BRIN mengatakan KUR BRI telah membawa manfaat di masa pandemi, terutama untuk menarik minat pelaku UMKM untuk bertahan dan bangkit kembali saat pandemi mereda.

Direktur Usaha Mikro BRI Supari juga mengatakan, pihaknya mendukung penuh pemerintah dalam memperluas jangkauan KUR.

Dampak KUR sangat nyata dan positif untuk memberdayakan pelaku UMKM di masa pandemi. Ketika ekonomi membaik, KUR ini juga akan menarik mereka untuk naik kelas. Program stimulus nasional pemerintah terkait penanganan masalah pandemi ini sangat tepat,” kata Supari.

Melalui KUR, lanjutnya, UMKM yang terdampak pandemi mulai tumbuh. Jika dulu mereka mengalami dengan cara yang berbeda, tahun ini adalah momentum untuk tumbuh lagi.

UMKM yang bisa tumbuh di masa pandemi ini diharapkan bisa naik peringkat,” kata Supari.

Mempromosikan dan produktif sektor KUR

Supari melanjutkan, ke depan BRI dan penjualan KUR akan dioptimalkan untuk sektor produktif yang akan mencapai 59% pada tahun 2021. Untuk tahun 2022, BRI akan meningkatkan kepemilikannya menjadi 60%.

Sektor produktif yang dimaksud adalah sektor komersial yang memiliki rantai nilai yang panjang. Kemudian sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan hampir 32% selama pandemi.

Ketiga, sektor manufaktur yang mulai pulih dari pandemi dan memperkuat sektor manufaktur. Selain itu, BRI AKAN terus memperkuat akses layanan, kompetensi, kecepatan dan akurasi proses, serta mencermati produk dan biaya layanan dalam menjual KUR secara terbuka.

Hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab BRI yang selalu menerima alokasi penyaluran KUR terbesar dari pemerintah. Supari mengatakan BRI selalu mendapat kuota di kisaran 70% dari total alokasi KUR di tingkat nasional. Pada 2020, penyaluran BRI mencapai Rp 140,2 miliar dengan realisasi Rp 138,5 miliar.

Pada tahun 2021, kuota KUR BRI akan meningkat menjadi Rp 195,59 miliar dengan realisasi pembayaran sebesar Rp 194,9 miliar. Pada 2022, kuota akan mencapai Rp 260 miliar, dengan realisasi penyaluran periode Januari-Mei sebesar Rp 104,5 miliar.

Sedangkan untuk pinjaman KUR pada tahun 2019, penerima KUR dari 100 KK sebanyak 6 orang, tahun 2020 meningkat menjadi 8 penerima KUR dari 100 KK, dan tahun 2021 menjadi 11 penerima KUR dari 100 KK.

Indonesia Jadi Anggota FATF, Menkeu Sri Mulyani: Transparansi Pajak Penting!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan transparansi perpajakan internasional sangat penting. Selain itu, Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan serangkaian penilaian untuk menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).

FATF adalah organisasi global yang didedikasikan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada saat yang sama, 11 negara di Asia menandatangani deklarasi untuk memerangi kejahatan penghindaran pajak.

Komitmen kami untuk mengatasi aliran keuangan gelap lainnya telah terwujud dengan baik. Dan hari ini kami sedang dalam proses menjadi anggota penuh Financial Action Task Force atau FATF,” katanya dalam konferensi pers di Bali International Convention Center (BICC). ), Kamis (14/7).

Baik dalam upaya menjadi anggota penuh FATF maupun dalam penandatanganan deklarasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa upaya tersebut perlu diperluas. Ini mempersempit ruang lingkup penghindaran pajak.

Dalam hal ini, kita semua setuju bahwa kita masih perlu melakukan lebih banyak, termasuk beberapa yurisdiksi atau non-yurisdiksi lainnya, untuk merangkul transparansi pajak dan berbagi atau pertukaran informasi.

Dengan menjadi anggota penuh FATF, Indonesia berperan penting dalam memerangi penggelapan pajak. Dan mempromosikan upaya transparansi pajak global.

Semakin lengkap yurisdiksi yang diizinkan oleh inisiatif ini, semakin kecil kesenjangan (penghindaran pajak). Kami juga memahami bahwa transparansi pajak global akan memungkinkan berbagi informasi untuk memerangi penghindaran pajak dan aliran keuangan gelap secara lebih efektif,” katanya. .

penggunaan informasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya telah memberlakukan pengampunan pajak dalam upaya mendorong transparansi pajak. Baru-baru ini, pemerintah juga memiliki Program Keterbukaan Informasi Sukarela (PPS) yang selesai pada akhir Juni.

Kedua Menteri Sri Mulyani bertujuan untuk menggunakan data untuk mempercepat transparansi pajak kepada publik.

Pemerintah Indonesia TIDAK AKAN berhenti pada langkah-langkah ini. Kami akan terus menggunakan pertukaran informasi data secara otomatis untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan kegiatan penghindaran pajak melalui penempatan investasi keuangan di luar negeri dan juga undromeck “Finanz.